1,4 Milyar Temuan APIP Dikembalikan ke Negara

Bupati Bone Dr.H. A. Fahsar M Padjalangi, M.Si didampingi Wakil Bupati Bone Drs H Ambo Dalle, MM mengumumkan hasil penyelematan keuangan negara yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP) di Ruang Rapim Kantor Bupati Bone, Rabu 10 Juni 2020. (ist)
Bupati Bone Dr.H. A. Fahsar M Padjalangi, M.Si didampingi Wakil Bupati Bone Drs H Ambo Dalle, MM mengumumkan hasil penyelematan keuangan negara yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah ( APIP) di Ruang Rapim Kantor Bupati Bone, Rabu 10 Juni 2020. (ist)

Terkini.id, Bone – Bupati Bone Dr.H. A. Fahsar M Padjalangi, M.Si didampingi Wakil Bupati Bone Drs H Ambo Dalle, MM mengumumkan hasil penyelematan keuangan negara yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Nilainya cukup fantastis yakni sebesar Rp 1, 4 Miliar yang berasal dari kas Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa).

Hal itu disampaikan Bupati Bone di ruang rapat pimpinan(rapim) Kantor Bupati Bone, Jl Ahmad Yani, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Rabu 10 Juni 2020.

Hadir Kepala Kejaksaan Negeri(Kajari) Kabupaten Bone Dr Eri Satriana, Plt Sekda Bone A Muh Yamin, Drs.H.A.Muhammad Yamin, AT.,M.Si, Kasatpol PP Bone A Akbar.

“Alhamdulillah melalui pemeriksaan dari APIP tahun anggaran 2018 – 2019 kita berhasil menemukan temuan kerugian keuangan negara, Rp.1. 465.192. 203,” ungkap Fahsar.

Bupati Bone A. Fahsar menyebutkan hasil penyelamatan keuangan negara itu dikembalikan kekas dimana anggaran itu berasal.

Terdiri dari Rp 521 juta pengembalian beberapa OPD, Rp 943 Juta dari anggaran beberapa desa.

“Hasil temuan di OPD kita kembalikan ke kas APBD, hasil temuan di anggaran desa kita kembalikan ke kas APBDesa,” kata Bupati Bone.

Dijjelaskannya lagi bahwa peran APIP berdasarkan komitmen PP 12 nomor tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kajari Bone Dr Eri Satriana menuturkan atas capaian APIP kembalikan kerugian keuangan negara membuktikan bahwa sudah menjalankan fungsinya dengan baik.

“Suatu kebanggan atas peran APIP karena sudah menjelanlan amanat UU nomor 23 tahun 2014 yang dipertegas lagi PP 12 tahun 2017,” kata Dr Eri Satriana.

Dia menjelaskan berdasarkan PP 12 tahun 2017 itu penegakan dalam lingkup penyelenggaran pemerintah daerah.

“Sangat jelas disebutkan aparat penegak hukum dalam pengaduan masyarakat dapat melaksanakan setelah berkoordinasi dengan APIP pemerintah,”pungkasnya.

Konten Bersponsor

Berita lainnya

Bupati dan Jajaran Forkopimda Bone Ikuti Upacara HUT Bhayangkara Ke-74 Secara Virtual

Fraksi DPRD Bone Kompak Terima LKPj APBD Tahun 2019

Pabrik Tahu Meledak, Satu Korban Alami Luka Bakar Sekujur Tubuh

Curah Hujan Tinggi, Basarnas Imbau Antisipasi Banjir Kiriman

Kapolres Bone Perintahkan Kasat Reskrim yang Baru Segera Lakukan Konsolidasi

Komentar

Laporkan Tulisan

Kami akan menggunakan masukan Anda untuk mempelajari ketika sesuatu tidak benar